Coastal Management

Kadaster Laut (Marine Cadastre), serta hubungannya dengan Penataan Kawasan Perikanan


joy4Istilah kadaster dalam bidang pertanahan di Indonesia tidak dikenal lagi sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan diperkenalkan istilah Pendaftaran Tanah. Konsep Kadaster pada umumnya adalah konsep pendaftaran dari Tanah Negara yang dipartisi dan diberikan kepada perorangan/badan usaha dengan berbagai hak perdata, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Kadaster juga diartikan sebagai Daftar Publik (Public Register) dari persil Persil dengan informasi kuantitas (ukuran dan luas), nilai persil dan hak-hak pemilik/pengguna/pengusaha dalam suatu negara. Sejak lama laut juga telah dipartisi untuk berbagai kegiatan ekonomis dan perlindungan lingkungan, seperti eksplorasi minyak dan gas bumi, kawasan konservasi dan kawasan lindung, alur pelayaran, budidaya perikanan, rumput laut, mutiara , dsb. Demikian juga dasar laut telah dikapling-kapling untuk penambangan pasir, peletakan pipa-pipa gas, listrik dan kabel komunikasi bawah laut.. Di banyak negara maju sudah diperkenalkan adanya “kadaster taut” (marine cadastre). Dalam era otonomi daerah, partisi laut selain untuk kepastian hukum tentang hak masyarakat atas pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, sudah waktunya juga memperkenalkan konsep kadaster di wilayah laut yang mengatur registrasi objek dan subjek atas persil di laut.

Konsep Kadaster Laut

Untuk memahami konsep kadaster laut, diperlukan pengetahuan tentang berbagai kepentingan pemangku kepentingan dari berbagai perspektif. Konseptualisasi kadaster laut dapat dicontohkan dengan puzzle yang mempunyai banyak komponen yang terdiri dari batas-batas kewenangan, hak, larangan dan kewajiban yang di organisir sebaik mungkin. Istilah lainnya adalah membuat urutan dan keteraturan dari berbagai aktivitas yang ada. Meskipun keliahatan sederhana secara teoritis, sebenarnya sangat kompleks dan tidak mudah dalam kenyataanya karena di dalamnya terdapa banyak kepentingan. Untuk memecahkan permainan tersebut kita harus mempelajari dengan seksama bentuk dan urutan dari puzzle dan mengeliminir adanya ketidakpastian terjadi ditempat yang sama.

Selanjutnya, puzzle yang sudah benar mengillustrasikan konsep kadaster laut yang sempurna dan ideal. Puzzle yang benar tersebut mewakili kadaster laut dimana semua masalah kewenangan,hak,larangan dan kewajiban persis berada di lokasi spasial trsebut tanpa keragu-raguan atau ketidakpastian. Sebagai pendukung kadaster laut, dapat berupa system informasi spasial meliputi aspek spasial dan karakter dari hak dan kewenanga, terkait dengan kepemilikan, nilai ekonomi dan pemanfaatannya dari perspektif kelautan. Peran kadaster laut dapat dibagi sebagi berikut:

a) Alokasi tentang hak pemanfaatan di antara masyarakat, swasta dan instansi pemerintah

b) Kepemilikan dan pengaturan sumberdaya laut

c) Pengawasan dan penegakan hukum dari otoritas yang berwenang

Seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini suatu pola dan mekanisme suatu aktivitas di perairan yang sudah mengintegrasikan kadaster laut sebagai suatu system pendukung di dalam mengelola pesisir dan laut. Begitu juga di laut, bahwa permukaan dapat dipartisi menjadi persil-persil laut untuk berbagi usaha, seperti budidaya rumput laut, mutiara, perikanan, dsb, juga persil-persil laut yang dilindungi dan dikonservasi serta partisi laut untuk keperluan publik, seperti taman nasional laut, alur navigasi dan sebagainya.

Konsep kadaster darat dapat diterapkan atas permukaan laut juga atas permukaan dasar laut,seperti pertambangan pasir peletakan kabel dasar laut . Dengan demikian ataspenggunaan muka laut, dasar laut dan di bawah dasar laut tentunya ada hak-hak perdata yangdapat dimiliki oleh pengusaha atau untuk publik, seperti hak pakai, hak guna usaha, dan hak gunabangunan. Hanya hak milik tidak diberikan di wilayah laut berdasarkan adagium di abad ke-17 bahwa “the ocean space as a commons, available to all, but owned by non”, diartikan sebagai “ruang laut adalah milik bersama, tersedia untuk semua tetapi tidak dimiliki”, sebagai amanat bahwa laut adalah,titipan warisan umat manusia. Penataan ruang di laut memerlukan batas-batas persil laut yang jelas oleh karena itu konsep kadaster laut perlu diterapkan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan perlu dibuat, termasuk pajak bumi dan bangunan juga dapat diterapkan terhadap persil laut yang diusahakan secara komersial. Dalam lima tahun terakhir ini, kadaster laut telah berkembang di Australia (Collier et al. 2002), Amerika Serikat (Fowler dan Treml 2001), New Zealand (Grant 1999), di Kanada (Nichols 1999;Nichols et al. 2000). Dalam suatu pertemuan UN Permanent Committee on Geographic Information for Asia and the Pacific (UN PCGIAP) dalam pertemuannya di Penang 2002 telah mengadopsi “Kadaster Laut” dalam Kelompok Kerja III , sebagai salah satu kegiatan regional di Asia Pasifik (Resolusi UN PCGIAP No.6/1999).

About these ads

2 thoughts on “Kadaster Laut (Marine Cadastre), serta hubungannya dengan Penataan Kawasan Perikanan

  1. Hallo Boss…..
    lagi cari bahan nih tuk tugasnya Pak Budi.. ttng kawasan konservasi
    bognya OK bosss…..

    Tx.
    (muslim-tadjuddah.blogspot.com)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s