Upaya Menata Kota Pesisir di Wilayah Rawan Bencana Tsunami Melalui Perencanaan Tata Ruang


Upaya Menata Kota Pesisir di Wilayah Rawan Bencana Tsunami Melalui Perencanaan Tata Ruang
buoy_sistem.jpg

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda kawasan provinsi NAD dan Sumut telah berakibat hilangnya korban jiwa yang mencapai puluhan ribu lebih. Tidak hanya korban jiwa yang hilang, disamping itu puluhan ribu rumah rusak dan hilang, sarana dan prasarana dasar perkotaan, fasilitas telekomunikasi, kelistrikan, kepelabuhanan dan lainnya hancur ditelan ganasnya gelombang tsunami.

 

Dari sisi akademis, musibah ini merupakan sebuah dampak dari proses alami pergeseran 2 lempeng bumi, yakni lempeng samudera dan lempeng benua. Pergeseran lempeng ini merupakan bagian dari dinamika pergerakan bumi secara keseluruhan. Selanjutnya hal pokok yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menata ruang suatu kawasan yang berada pada daerah rawan bencana alam dengan pendekatan penataan ruang kawasan yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan sifat alami lingkungan.

 

Secara teknis, kondisi demikian membawa konsekuensi dan perhatian lebih, mengingat sebagian besar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia berada pada daerah rawan bencana alam. Selain itu menurut data statistik kependudukan, hampir 60 % penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Katakanlah hampir semua pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia berada di wilayah pesisir, sebut saja Jakarta, Medan, Banda Aceh, Makassar, Balikpapan, Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Nabire, Papua, Sorong, Tual, Ambon dan beberapa kota besar lainnya. Yang lebih buruk lagi hampir sebagian besar kota-kota tersebut berada pada daerah rawan bencana alam.

 

Di tahun 2004 saja, sedikitnya 3 peristiwa bencana alam besar menimpa kota-kota tersebut. Kota Banda Aceh, Pantai Barat Provinsi NAD dan Sumut, Kota Kalabahi di Pulau Alor, Kota Nabire di Papua terkena gempa dan gelombang pasang.

 

Dari sisi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, para perencana (planners) harus lebih menyadari dan mencermati fenomena alam ini dan kemudian mengadopsinya sebagai pertimbangan dalam menyusun sebuah rencana perkotaan, dan atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara khusus kebijakan ini akan diterapkan pada kawasan-kawasan rawan bencana alam, dan tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan pada kawasan lain sebagai bagian dari upaya menata kawasan berbasis mitigasi bencana alam.

 

Fakta

 

Berdasarkan data yang didapat dari hasil interpretasi citra satelit Quikbird dan Ikonos terlihat bahwa dampak gelombang tsunami mencapai daratan sejauh ± 3.3 km di Kota Banda Aceh (Quickbird, 2004), sedangkan untuk kota Meulaboh mencapai hampir ± 5 km (Ikonos, 2004). Dari hasil interpretasi sementara menunjukkan bahwa tingkat kerusakan bangunan (fisik) pada wilayah dalam radius tersebut  ± 90 %. Sumber lain dari Tsunami Research Group-ITB menyebutkan bahwa berdasarkan simulasi yang dilakukan, tercatat tinggi gelombang di Kota Meulaboh mencapai 4.16 meter dengan waktu tempuh 27 menit saat pasang dari pusat gempa. Simulasi tersebut juga menunjukkan tinggi gelombang di Kota Banda Aceh mencapai 5.60 meter dengan waktu tempuh 31 menit saat surut dan 55 menit saat terjadi pasang dari pusat gempa.

 

Dengan hasil perhitungan demikian, maka dapat dipastikan sebagian besar kota-kota di pesisir barat provinsi NAD terkena gelombang tsunami yang cukup dahsyat dalam waktu tercepat 27 menit terhitung dari gempa awal. Terlebih kondisinya, banyak kota-kota di wilayah tersebut tidak memiliki perlindungan pantai yang efektif dapat mencegah gelombang tsunami.

 

Sementara itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesisir di kota-kota tersebut, belum mempertimbangkan upaya mitigasi bencana alam dan memasukkannya sebagai faktor pembatas dalam rencana detailnya. Sehingga kedepan harus disusun ulang upaya penataan ruang wilayah di sepanjang pantai barat sumatera dan beberapa tempat rawan bencana alam lain.

 

Konsep Ruang

 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (daratan) menjadi sangat penting dalam mendukung dan memberikan arahan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang pantai. Secara teknis akan diatur wilayah penyangga (buffer) yang berfungsi sebagai perlindungan pantai yang efektif, pola permukiman dan konstruksinya, program mitigasi wilayah, pemetaan dan zoning wilayah rawan bahaya, penyadaran masyarakat dan peningkatan/sosialisasi tingkat kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana.

 

Suatu model detail yang ditawarkan dalam menyusun tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konsep penataan ruang dengan memberikan perlindungan pantai yang efektif pada zona bahaya rawan gempa/tsunami di suatu kota. Akan diatur zoning daerah perlindungan bahaya dan daerah perlindungan ekosistem serta daerah yang dapat dimanfaatkan (gambar 1). Zoning pada daerah perlindungan bahaya dan ekosistem akan diarahkan dengan membangun perlindungan soft structure yang dikombinasikan dengan kegiatan budidaya perikanan dan wisata ekoturisme, sementara zoning pada daerah yang dapat dimanfaatkan dapat digunakan untuk kegiatan permukiman, wisata pantai/ekoturisme, serta kegiatan kependudukan lainnya (gambar 2).

 

Tidak menutup kemungkinan, konsep ini dapat diterapkan pada kota-kota lain sesuai dengan karakteristiknya.

 

Solusi

 

Dalam hal ini, semua komponen bangsa dapat berpartisipasi untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam secara lebih baik dan terkooordinasi. Khusus dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gelombang tsunami, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan segera, yakni :

  1. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesisir dengan mempertimbangkan faktor mitigasi bencana gempa dan tsunami. Kegiatan ini diprioritaskan pada daerah sepanjang ring of fire dari Sumatera – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku.
  2. Menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pesisir di Wilayah Rawan Bencana Alam. Saat ini pedoman tersebut sedang disusun oleh Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk dapat diimplementasikan dengan segera oleh pemerintah daerah setempat dan pihak terkait lain.
  3. Merekomendasikan pembangunan vegetasi pelindung pantai yang efektif (latief 2000, harada dkk 2000 dalam Hamzah 2004) dengan model (LIPI, 2004) menanam vegetasi pantai (mangove) dalam radius minimal sejauh 200 meter dari garis pantai ke arah belakang dengan tinggi vegetasi antara 10 – 15 meter.
  4. Implementasi Building Code sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada kota-kota pesisir. Upaya ini sedang disusun Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai bagian dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pada Wilayah Rawan Bencana Alam.
  5. Pembuatan Basis Data dan GIS Tsunami (National Tsunami Database and GIS Programme) yang terintegrasi dengan Basis Data dan GIS penataan ruang wilayah
  6. Menyusun strategi komunkasi dan sosialisasi dalam rangka mendidik masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan (Allert) terhadap bahaya bencana gempa dan tsunami melalui penerapan peraturan kampung/desa/ komunitas lokal.

Secara nasional upaya menata kembali wilayah yang terkena bencana tsunami dan gempa dapat dikoordinasikan bersama Bappenas dan instansi terkait lain agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam hal perencanaan, pelaksaanaan dan penganggaran serta konsistensi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s